Sidang Etik MH: BK DPRD Batang Hari Uji Integritas Wakil Rakyat di Tengah Sorotan Publik
MUARA BULIAN, CRIME – Kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan MH, anggota DPRD aktif Kabupaten Batang Hari, kembali mengemuka dan menjadi perhatian luas. Setelah sempat menghebohkan publik Muara Bulian, perkara ini kini memasuki tahapan krusial dengan digelarnya sidang kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Batang Hari pada Selasa (3/2/2026).
Sidang berlangsung sejak pagi hingga siang hari secara tertutup, menghadirkan pihak pengadu dan teradu. Anggota BK tampak mencermati setiap keterangan, mengurai kronologi peristiwa yang sempat mengguncang kepercayaan masyarakat Batang Hari. Ketua BK DPRD Kabupaten Batang Hari, Irwanto Effendi, menegaskan bahwa sidang kali ini masih bersifat pemeriksaan awal. “Hari ini kita baru melakukan klarifikasi awal terhadap pengadu dan teradu. Semua keterangan sudah kita dengarkan dan akan kita kaji secara internal oleh Badan Kehormatan,” ujarnya.
Irwanto menambahkan, BK memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pihak teradu untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Jika tidak ada respons, maka proses akan berlanjut ke tahap berikutnya sesuai ketentuan. Anggota BK, Fernando Putra Rinaldhi, SH, menekankan bahwa penanganan kasus ini dijalankan dengan penuh profesionalisme. “Badan Kehormatan bekerja berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada. Kita tidak ingin berspekulasi, semua akan diputuskan setelah seluruh proses dan tahapan dijalankan secara lengkap,” tegasnya. Fernando juga menegaskan komitmen BK menjaga marwah lembaga legislatif serta kepercayaan publik terhadap DPRD Kabupaten Batang Hari.
Baca Juga:
Kasus ini bermula dari laporan Munawar bersama sejumlah rekannya ke BK DPRD beberapa bulan lalu. Dugaan pelanggaran etik mencuat setelah peristiwa yang dikenal publik sebagai “malam panas” di kantor Satpol PP, di mana MH diduga berduaan dengan seorang staf. Peristiwa tersebut berujung pada pengamanan oleh petugas dan menyedot perhatian masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, BK DPRD Kabupaten Batang Hari masih menunggu tanggapan resmi dari pihak teradu. Publik kini menanti kelanjutan sidang kode etik ini, yang dinilai sebagai ujian integritas dan komitmen etika wakil rakyat Batang Hari.(Sumber suarakalangan.com)
Baca Juga:
Artikel Terkait
