Ketua DPD Gerakan Rakyat Batang Hari Drs. Mashur Gagas Reformasi Rekrutmen Legislatif Berbasis Kompetensi: “Saatnya Wakil Rakyat Dipilih Karena Kapasitas, Bukan Kekuatan Modal”
Batang Hari | Minggu, 2 Agustus 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Gerakan Rakyat Kabupaten Batang Hari, Drs. Mashur, menyampaikan gagasan reformasi sistem rekrutmen anggota legislatif sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan pers di Ruang Sekretariat DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Batang Hari, Minggu (2/8/2026).
Dalam pandangannya, Drs. Mashur menilai sudah saatnya sistem pemilihan anggota DPR maupun DPRD dikaji secara komprehensif agar menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, wawasan kebangsaan, dan kapasitas intelektual untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran secara profesional.
Ia mengusulkan agar mekanisme rekrutmen anggota legislatif mengadopsi sistem seleksi yang memiliki prinsip objektivitas, sebagaimana proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tetap memperhatikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
Menurut Drs. Mashur, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pemikirannya.
Pertama, sistem tersebut diyakini dapat memutus mata rantai praktik politik uang yang selama ini masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi. Dengan mekanisme yang mengedepankan kemampuan, peluang terjadinya transaksi politik diyakini dapat diminimalisasi.
Kedua, anggota legislatif yang terpilih benar-benar merupakan individu yang memiliki kemampuan, wawasan luas, serta penguasaan terhadap berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hukum, kesehatan, hingga pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
Ketiga, apabila sistem tersebut diterapkan, biaya yang harus dikeluarkan calon anggota legislatif dinilai akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan kontestasi politik yang membutuhkan biaya tinggi. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi beban politik yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam pemilihan umum.
Keempat, mekanisme seleksi berbasis kompetensi dinilai mampu mengurangi berbagai gejolak sosial yang sering muncul di tengah masyarakat selama proses pemilihan umum berlangsung.
Kelima, sistem tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi lahirnya anggota legislatif yang memiliki kapasitas intelektual, kualitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menyusun gagasan strategis demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Keenam, menurut Drs. Mashur, banyak tokoh masyarakat, akademisi, profesional, maupun generasi muda yang memiliki kemampuan, pengalaman, pengaruh positif, serta gagasan besar untuk membangun daerah, namun terkendala keterbatasan finansial ketika harus mengikuti kontestasi politik. Sebaliknya, dalam sistem yang masih sangat bergantung pada biaya politik, peluang lebih besar justru dimiliki oleh calon yang mempunyai modal ekonomi kuat.
“Gagasan saya sederhana, bagaimana kita melahirkan wakil rakyat yang dipilih karena kualitas, bukan karena besarnya modal. Negara membutuhkan anggota legislatif yang mampu berpikir strategis, memahami persoalan masyarakat, serta memiliki kemampuan merumuskan solusi untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, dan budaya,” ujar Drs. Mashur.
Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk mengabdi kepada bangsa, tanpa dibatasi oleh kemampuan finansial semata.
Baca Juga:
Di akhir penyampaiannya, Drs. Mashur berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi publik dan masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, serta mampu menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Catatan Redaksi: Isi pernyataan di atas merupakan pandangan dan usulan Drs. Mashur selaku Ketua DPD Ormas Gerakan Rakyat Kabupaten Batang Hari. Gagasan tersebut merupakan opini narasumber sebagai bagian dari diskursus mengenai penguatan sistem demokrasi dan tidak mencerminkan perubahan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.
~Red~
Baca Juga:
Artikel Terkait
