JEJAK GALIAN DI ATAS LAHAN SENGKETA: DUGAAN PETI DI BATHIN III ULU KIAN SULIT DITEPIS
BUNGO – Polemik sengketa lahan di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, kini memasuki fase yang lebih kompleks. Di tengah perselisihan kepemilikan tanah antara warga Karak Apung dan pihak yang berasal dari Timbolasi, muncul temuan lapangan yang memunculkan dugaan adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di area yang status lahannya sendiri masih menjadi objek sengketa.
Temuan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, di saat sejumlah pihak disebut pernah menyampaikan bahwa belum ada alat berat yang masuk ke lokasi dan tidak terdapat aktivitas PETI, kondisi lapangan yang terdokumentasi justru memperlihatkan fakta berbeda.
Tim media memperoleh dokumentasi yang menunjukkan adanya bekas galian, kubangan air berukuran besar, tumpukan material batu dan kerikil, serta perubahan kontur tanah yang cukup signifikan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang terang:
Jika memang tidak ada aktivitas penambangan, lalu dari mana asal jejak-jejak perubahan lahan tersebut?
Bagi sebagian warga, pemandangan itu bukan lagi sekadar isu atau cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Bekas-bekas yang tampak di lapangan dinilai sebagai petunjuk awal yang layak ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum maupun instansi teknis terkait.
“Kalau memang belum ada alat yang masuk dan belum ada aktivitas apa pun, mengapa kondisi tanah sudah berubah seperti ini? Lubang-lubang itu tentu tidak muncul dengan sendirinya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di tengah berkembangnya pembicaraan publik, sejumlah nama, termasuk Kepala Kampung Naspira dan Amri, turut disebut dalam percakapan masyarakat terkait dugaan aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan untuk menanggapi informasi yang berkembang.
Situasi menjadi semakin sensitif karena dugaan aktivitas tersebut berada pada lahan yang masih berstatus sengketa. Apabila nantinya ditemukan adanya aktivitas PETI, maka persoalan yang muncul tidak lagi sebatas konflik agraria, melainkan berpotensi merambah pada dugaan pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
Sejumlah warga menilai aparat tidak boleh hanya berpatokan pada keterangan sepihak. Pemeriksaan langsung ke lokasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jangan sampai publik terus diyakinkan bahwa tidak ada aktivitas apa pun, sementara bekas-bekas galian masih terlihat jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeriksaan faktual dan terbuka,” kata warga lainnya.
Sorotan publik juga mulai mengarah pada kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengetahui aktivitas tersebut namun memilih tidak bersuara. Menurut warga, apabila aktivitas berlangsung dalam rentang waktu tertentu, sulit diterima akal sehat apabila tidak ada pihak yang mengetahui keberadaannya.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, serta lembaga terkait lainnya untuk melakukan verifikasi lapangan dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
Sebab apabila dugaan aktivitas PETI tersebut terbukti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepastian hukum atas kepemilikan lahan, melainkan juga potensi kerusakan lingkungan, hilangnya sumber daya negara, hingga risiko konflik sosial yang lebih luas.
Hingga kini, satu pertanyaan masih bergema kuat di tengah masyarakat Bathin III Ulu:
Jika benar tidak pernah ada aktivitas PETI di lokasi tersebut, mengapa jejak-jejak galian dan perubahan kontur lahan justru tampak begitu nyata di lapangan?
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.(Riko)**











