Sekda Tebo Kembali Hindari Wartawan, Final Ranperbup 2026 Picu Sorotan Publik
Tebo – Sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo kembali menjadi sorotan tajam. Untuk kedua kalinya, Sekda Tebo diduga menghindari wartawan usai rapat penting finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tahun 2026, Selasa (03/02/2026).
Ranperbup 2026 sendiri merupakan produk hukum strategis daerah yang akan menjadi dasar pengaturan bagi masyarakat dan aktivitas usaha di Kabupaten Tebo. Ironisnya, rapat final yang digelar di ruang rapat Pemkab Tebo justru tertutup dari akses klarifikasi publik.
Usai rapat, awak media mencoba meminta keterangan resmi. Namun Sekda Tebo hanya melempar tanggung jawab dengan menyarankan wartawan menemui Kabag Organisasi, tanpa memberikan penjelasan substansi Ranperbup yang telah difinalisasi. Peristiwa ini mengingatkan publik pada kasus serupa 28 Mei 2025 lalu, ketika Sekda Tebo juga sempat melarang wartawan melakukan peliputan.
Baca Juga:
Kasubag Organisasi Kabupaten Tebo yang kemudian ditemui wartawan pun sempat ragu memberikan keterangan. “Kalau saya izin atasan dulu bang. Kami punya atasan bang, bukannya tidak mau,” ujarnya singkat.
Beberapa waktu kemudian, Kasubag Organisasi akhirnya memberikan penjelasan terbatas. Ia menyebut rapat membahas finalisasi RAB serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Tahun 2026, menyesuaikan perubahan nomenklatur berdasarkan Perda terbaru yang berlaku mulai 1 Maret 2026.
“Perbup yang diubah awalnya Perbup 73, ini hanya perubahan sebagian SOTK sesuai nomenklatur baru,” jelasnya. Sebagai contoh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengalami perubahan signifikan. “Dulu Perindag, Koperasi, dan UMKM, sekarang menjadi Dinas Perindag. Bidang koperasi dihapus, diganti bidang industri dan perdagangan, bahkan bidang industri kini dimekarkan menjadi dua bidang,” tambahnya.
Baca Juga:
Meski penjelasan akhirnya diberikan, sikap tertutup Sekda Tebo tetap menjadi catatan serius. Publik menilai hal ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers.
(Tim Investigasi)
Baca Juga:
Artikel Terkait
