Diduga Cemari Aliran Sungai, Aktivitas Industri Tahu di Baturaja Dikeluhkan Warga; DLH Diminta Segera Turun Tangan
BATURAJA, 7 Agustus 2026 – Dugaan pencemaran lingkungan kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, mengeluhkan kondisi aliran sungai yang diduga tercemar limbah cair dari aktivitas salah satu industri tahu di wilayah tersebut. Mereka mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan investigasi untuk memastikan sumber pencemaran sekaligus menegakkan aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Keluhan warga muncul setelah sejumlah masyarakat mengaku mengalami gangguan kesehatan berupa rasa gatal pada kulit usai menggunakan air sungai untuk mandi dan keperluan sehari-hari. Menurut pengakuan mereka, kondisi tersebut mulai dirasakan sejak industri tahu yang berada di kawasan hulu Desa Tanjung Kemala mulai beroperasi.
“Bulu-bulu badan terasa gatal setelah mandi di sungai. Dulu tidak seperti ini,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, limbah cair dari proses produksi diduga dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan sebagaimana mestinya. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (6/8/2026), Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU, Azwari, S.K.M., M.M., menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
“Setiap air limbah wajib melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan. Hal tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha,” tegas Azwari.
Baca Juga:
Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah berdasarkan hasil pemeriksaan, maka penanganannya akan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, warga berharap DLH segera melakukan inspeksi lapangan, pengambilan sampel air, serta pengujian kualitas air sungai agar penyebab dugaan pencemaran dapat dipastikan secara ilmiah. Masyarakat juga meminta adanya langkah tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, penanganan dugaan pencemaran lingkungan diharapkan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan hasil investigasi resmi.
Baca Juga:
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik industri tahu yang disebut warga belum memberikan keterangan resmi. Redaksi telah berupaya memperoleh konfirmasi dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Dyt)
Baca Juga:
Artikel Terkait
