Ironi Jalanan Jambi: Armada Batubara Kembali Merajalela, Pengawalan Khusus Picu Tanda Tanya Publik
JAMBI, 24 April 2026 – Polemik angkutan batubara di Provinsi Jambi seolah menjadi luka lama yang enggan menutup. Meski masyarakat terus menyuarakan penolakan, hari ini pemandangan memilukan kembali tersaji di sepanjang jalan lintas provinsi.
Armada tronton roda 10 yang sarat muatan tampak bebas mengaspal, bahkan menantang teriknya matahari dengan melintas di siang bolong, memicu kegeraman masyarakat luas yang selama ini tercekik oleh kemacetan dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas tersebut.
Fenomena ini kian mencolok dengan adanya pola pergerakan yang terorganisir. Unit-unit tronton tersebut diketahui kerap memanfaatkan rumah makan dengan area parkir luas sebagai titik singgah untuk membaca situasi keamanan jalan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Cilegon.
Baca Juga:
Yang membuat publik semakin meradang adalah adanya dugaan praktik pengawalan khusus terhadap iring-iringan kendaraan berat ini. Keberadaan pengawalan tersebut menciptakan persepsi liar di tengah masyarakat bahwa pihak pengusaha seolah memiliki wewenang penuh untuk mendikte jalan raya, bahkan muncul desas-desus keterlibatan oknum aparat yang turut memuluskan operasional tersebut.
Ketidaktegasan penegakan aturan di lapangan pun menjadi sorotan tajam. Kendati pemerintah telah menetapkan batasan operasional melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi terkait tata cara pengangkutan batubara, para pengemudi seolah kebal hukum.
Bahkan, di wilayah hukum yang semestinya diawasi ketat oleh Satlantas Polres Batanghari, aktivitas yang nyata-nyata melanggar ketentuan jam operasional ini tetap berjalan mulus seolah tidak tersentuh patroli.
Baca Juga:
Padahal, preseden penangkapan unit tronton milik pengusaha berinisial Jon di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha untuk tidak mengabaikan regulasi yang berlaku.
Secara yuridis, aktivitas ini secara nyata menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku, terutama Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Angkutan Batubara serta serangkaian pembaruan dalam Pergub Jambi yang mengatur secara ketat mengenai jam operasional dan penggunaan jalan umum.
Keberadaan tronton roda 10 yang melintas di luar ketentuan, apalagi dengan pengawalan yang tidak resmi, merupakan bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum di Provinsi Jambi.
Baca Juga:
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Jambi; apakah mereka akan bertindak tegas demi kedaulatan aturan, atau justru membiarkan masyarakat terus terpinggirkan oleh kepentingan segelintir pengusaha batubara.(Red)**
Artikel Terkait
