Diduga Kebal Hukum! Gudang Minyak Ilegal di Simpang Sungai Duren Beroperasi Bertahun-tahun, Aroma Mafia Migas Menggema di Muara Jambi
Muaro Jambi – Di balik tenangnya kawasan Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jeluko), Kabupaten Muara Jambi, tersimpan aktivitas mencurigakan yang kini mengguncang perhatian publik.
Sebuah gudang penyimpanan minyak diduga ilegal disebut telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh penindakan hukum, memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait lemahnya pengawasan aparat dan dugaan adanya permainan terselubung di balik bisnis minyak ilegal tersebut.
Gudang yang disebut milik seorang warga bernama Silaban, beralamat di RT 014 Dusun Simpan Sungai Duren, diduga menjadi lokasi penyimpanan dan aktivitas distribusi bahan bakar minyak secara ilegal.
Baca Juga:
Meski aktivitasnya berlangsung tertutup, warga sekitar mengaku sudah lama mengetahui adanya keluar masuk kendaraan pengangkut minyak di lokasi tersebut.
Hasil investigasi awak media menemukan fakta yang membuat masyarakat semakin resah.
Sejumlah armada berwarna merah putih dengan tampilan menyerupai kendaraan distribusi resmi minyak terlihat rutin mendatangi gudang pada jam-jam tertentu. Kendaraan tersebut diduga mengangkut BBM dalam jumlah besar tanpa adanya papan izin usaha, dokumen operasional terbuka, maupun pengawasan resmi dari instansi terkait.
Baca Juga:
Aktivitas yang berlangsung nyaris tanpa hambatan itu sontak memunculkan pertanyaan publik. Bagaimana mungkin sebuah gudang minyak yang diduga ilegal dapat beroperasi begitu lama tanpa pernah tersentuh pemeriksaan ataupun penindakan aparat penegak hukum?
“Kegiatan itu sudah sangat lama berlangsung. Mobil keluar masuk hampir rutin, tapi tidak pernah ada aparat datang memeriksa. Kami heran kenapa bisa dibiarkan seperti itu,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keresahan warga bukan tanpa alasan. Selain diduga merugikan negara, aktivitas penyimpanan BBM ilegal juga memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Gudang penyimpanan minyak tanpa standar keamanan resmi berpotensi memicu kebakaran hebat, ledakan, hingga pencemaran lingkungan yang dapat mengancam permukiman warga.
Baca Juga:
Secara hukum, aktivitas penyimpanan, pengangkutan, hingga perdagangan BBM tanpa izin resmi merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam Pasal 53 UU Migas ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM tanpa izin usaha resmi dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar.
Tak hanya itu, apabila terbukti terjadi praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lain karena dinilai merugikan negara serta masyarakat luas.
Baca Juga:
Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan kewajiban menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, tidak adanya tindakan terhadap dugaan aktivitas ilegal yang berlangsung bertahun-tahun kini menjadi sorotan tajam publik.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga instansi pengawas migas segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas gudang tersebut. Warga berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tegas tanpa pandang bulu demi menjaga marwah hukum serta mencegah tumbuhnya praktik mafia migas di daerah.
“Kalau memang terbukti ilegal, harus ditindak tegas. Jangan sampai hukum kalah dengan kepentingan tertentu,” tegas salah seorang warga.
Baca Juga:
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Jeluko maupun pemerintah setempat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan aktivitas gudang minyak ilegal tersebut. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik dan asas praduga tak bersalah.(Red)**
Artikel Terkait
