PERS BUKAN MUSUH KEKUASAAN: Pilar Keempat Demokrasi yang Berhak Mengawasi Demi Kepentingan Publik
Liputan Khusus Kriminal | Opini Redaksi
Kemerdekaan pers merupakan salah satu fondasi utama negara demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengemban fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, serta pelayanan publik berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki ruang pengawasan yang luas terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mulai dari penggunaan anggaran negara dan daerah, proyek pembangunan, pelayanan publik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penanganan tindak kriminal, peredaran narkotika, keselamatan lalu lintas, hingga kebijakan pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa.
Baca Juga:
Dalam menjalankan fungsi tersebut, wartawan bekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta prinsip independensi dan keberimbangan.
Oleh karena itu, setiap upaya menghalangi, mengintimidasi, atau membatasi kerja jurnalistik sesungguhnya bukan hanya menghambat tugas wartawan, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pejabat publik yang menerima amanah dari rakyat semestinya menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang terbuka. Sikap transparan terhadap pertanyaan, konfirmasi, maupun kritik yang disampaikan media akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpin.
Baca Juga:
Sebaliknya, budaya anti kritik dan alergi terhadap pengawasan publik hanya akan melahirkan persepsi negatif serta memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Pers bukan lembaga penegak hukum dan bukan pula alat untuk menghakimi seseorang. Tugas pers adalah menyampaikan fakta, melakukan verifikasi, menjaga asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak.
Fungsi kontrol sosial yang dijalankan media merupakan mekanisme demokrasi untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Baca Juga:
Di era keterbukaan informasi, tidak ada ruang bagi budaya tertutup terhadap kepentingan publik. Pengawasan oleh pers adalah bagian dari pengawasan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap institusi negara dan pejabat publik seyogianya memandang wartawan sebagai mitra dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pers yang merdeka bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan penjaga transparansi. Wartawan bukan lawan pejabat, tetapi representasi hak publik untuk mengetahui, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat serta tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga:
Artikel Terkait
