Program MBG di OKU Disorot, Warga Pertanyakan Standar Gizi dan Transparansi Pelaksanaan
Baturaja – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menuai sorotan publik. Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan terhadap isi paket makanan yang dibagikan kepada siswa tingkat SD hingga SMK, karena dinilai belum memenuhi standar gizi sebagaimana tujuan utama program tersebut, Rabu (25/02/2026).
Sorotan mencuat setelah beredarnya informasi di berbagai platform media sosial yang memperlihatkan isi paket MBG terdiri dari satu butir telur, tiga buah kurma, satu buah jeruk, serta satu kue kemasan. Komposisi tersebut dinilai tidak proporsional dan diperkirakan bernilai di bawah Rp15.000 per paket. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan kualitas makanan yang diterima para siswa.
“Dengan porsi seperti itu, bagaimana bisa disebut bergizi? Ini tidak sebanding dengan kebutuhan nutrisi anak sekolah,” ujar salah satu warga OKU yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga:
Secara regulatif, pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pangan yang disediakan harus memenuhi aspek keamanan, mutu, dan nilai gizi bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam urusan kesehatan serta pelayanan dasar. Termasuk di dalamnya memastikan program publik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat berharap distribusi makanan semakin memperhatikan kebutuhan gizi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Program tersebut diharapkan tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan benar-benar mampu mendukung daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar anak.
Baca Juga:
Warga pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh, audit terbuka, serta pembentukan tim pemantauan independen guna memastikan pelaksanaan MBG di OKU berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip gizi seimbang. Transparansi anggaran serta pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar program ini tetap substansial dan tidak kehilangan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai polemik yang berkembang di tengah masyarakat.(Herlan Gondrong)
Baca Juga:
Artikel Terkait
